xAnts

Jakarta, Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap aturan terkait rekening dormant (rekening tidak aktif) di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan maraknya judi online. Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan nasabah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Rekening dormant, yang didefinisikan sebagai rekening yang tidak ada transaksi aktif selama periode waktu tertentu (biasanya 12 bulan atau lebih), seringkali menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Mereka memanfaatkan rekening-rekening ini untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal atau melakukan transaksi mencurigakan tanpa terdeteksi.

“Kami menyadari adanya potensi penyalahgunaan rekening dormant untuk kegiatan ilegal. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan PPATK untuk memperketat aturan dan meningkatkan pengawasan,” ujar seorang pejabat OJK yang enggan disebutkan namanya. “Tujuan kami adalah memastikan bahwa rekening dormant tidak lagi menjadi celah bagi pelaku kejahatan, namun tetap melindungi hak-hak nasabah yang mungkin lupa atau tidak dapat mengakses rekening mereka.”

Evaluasi Aturan: Keseimbangan Antara Keamanan dan Hak Nasabah

Evaluasi aturan rekening dormant ini tidak hanya berfokus pada pengetatan pengawasan, tetapi juga pada penyempurnaan mekanisme aktivasi kembali rekening. OJK dan PPATK sedang mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk:

• Peningkatan Verifikasi Identitas: Proses aktivasi kembali rekening akan melibatkan verifikasi identitas yang lebih ketat untuk memastikan bahwa yang mengklaim rekening adalah pemilik yang sah.
• Pemberian Notifikasi Proaktif: Bank akan diwajibkan untuk secara proaktif memberikan notifikasi kepada nasabah yang memiliki rekening dormant, mengingatkan mereka untuk melakukan transaksi atau mengaktivasi kembali rekening.
• Pembatasan Transaksi: Transaksi pada rekening dormant akan dibatasi atau dikenakan pembatasan khusus untuk mencegah penyalahgunaan.
• Penyederhanaan Proses Aktivasi: Proses aktivasi kembali rekening akan disederhanakan dan dibuat lebih mudah diakses oleh nasabah, termasuk melalui layanan online.

OJK dan PPATK menegaskan bahwa evaluasi ini akan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terjaga. Mereka akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perbankan, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan.

Dampak Positif bagi Sistem Keuangan dan Nasabah

Pengetatan aturan rekening dormant diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengurangi risiko kejahatan keuangan, stabilitas sistem keuangan dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat meningkat.

Bagi nasabah, langkah ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap rekening mereka. Dengan mekanisme aktivasi kembali yang lebih mudah dan pengawasan yang lebih ketat, nasabah dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanan perbankan.

Evaluasi aturan rekening dormant ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK dan PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dan melindungi kepentingan nasabah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan aturan yang baru dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.