xAnts

Prabowo Subianto Siap Bersihkan Oknum TNI/Polri Terlibat Tambang Ilegal

Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya praktik pertambangan ilegal di seluruh Indonesia. Dalam sebuah pernyataan tegas, Prabowo mengancam akan menindak tegas, bahkan 'menyikat habis' siapapun yang terlibat, termasuk para perwira tinggi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jika terbukti mendukung atau terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal.

Ancaman ini dilontarkan menyusul laporan yang diterima oleh Presiden Prabowo mengenai adanya 1.063 titik tambang ilegal yang beroperasi di berbagai daerah. Laporan ini juga mengungkap potensi kerugian negara yang sangat besar, diperkirakan mencapai sedikitnya Rp 300 triliun! Jumlah ini menunjukkan betapa seriusnya dampak negatif dari pertambangan ilegal terhadap perekonomian dan lingkungan Indonesia.

Tambang Ilegal: Ancaman Serius Bagi Indonesia

Pertambangan ilegal bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya. Kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal adalah beberapa konsekuensi yang seringkali menyertai praktik ilegal ini. Selain itu, pertambangan ilegal juga membuka celah bagi tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang dan korupsi.

Tindakan Tegas Prabowo: Komitmen Melawan Tambang Ilegal

Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas praktik pertambangan ilegal. Pernyataan tegasnya mengenai penindakan terhadap oknum TNI/Polri yang terlibat merupakan sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

“Siapapun, termasuk pejabat tinggi TNI dan Polri, jika terlibat dalam mendukung atau melakukan pertambangan ilegal, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.

Respons Mensesneg

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyampaikan bahwa pemerintah akan mendukung penuh upaya pemberantasan pertambangan ilegal. Mensesneg menegaskan pentingnya kerja sama antara berbagai lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Pemberantasan tambang ilegal membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, diharapkan praktik pertambangan ilegal dapat dihentikan dan Indonesia dapat meraih manfaat ekonomi yang lebih besar dari sektor pertambangan secara berkelanjutan.